Inilah Kesepakatan Tim 7 Soal Jembatan Selat Sunda

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tommy.H.  

-  Tinggal selangkah lagi realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang sangat dibutuhkan rakyat secara umum, akan segera terwujud. Para Menteri yang berkompeten soal pembangunan JSS sudah sepakat untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Tinggal satu rapat lagi yang akan membahas soal JSS oleh Tim yang di namai Tim 7.

Tim Tujuh yang membahas rekomendasi kawasan infrastruktur Selat Sunda saat ini, memastikan pengembangan kawasan akan digabung dengan pembangunan jembatan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan seluruh anggota tim sudah menyepakati hal tersebut.

"Kami sepakat proyek ini terus berlanjut dan setidaknya akan ada satu pertemuan lagi untuk mencapai keputusan final," kata Hidayat saat ditemui Tribunekompas, setelah rapat Tim Tujuh di Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin, 06/08/2012 kemarin.

Menurut Hidayat, saat ini yang belum disepakati adalah penggarap studi kelayakan proyek tersebut. Hal ini baru akan diputuskan pada rapat selanjutnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, serta Menteri Perhubungan Ervert Ernest Mangindaan ogah berkomentar. Mereka malah menunjujk Hidayat mewakili berbicara.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan akan ada perjanjian kerja sama sendiri antara pemerintah dan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Selain itu, ada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menampung kepentingan pemerintah dan konsorsium.

"Di dalam perjanjian kerja sama tersebut akan mengakomodasi keinginan pemerintah dengan pelaksana," kata Djoko. Perjanjian akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

Kemungkinan besar studi kelayakan proyek tersebut tetap dikerjakan oleh PT Graha Banteng Lampung Sejahtera. Perusahaan milik taipan Tommy Winata ini memang ngotot untuk mengerjakan proyek triliunan rupiah tersebut.

Tommy Winata Turut Peraturan Pemerintah


- Bos Artha Graha Network sekaligus Komisaris Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Tomy Winata mengatakan akan menerima apapun keputusan pemerintah terkait proyek Jembatan Selat Sunda.

“Jika pemerintah pusat secara legal dan sah memutuskan lain, kami akan tunduk, patuh, loyal, dan siap menyesuaikan. Ini demi terbangunnya kawasan dan infrastruktur Selat Sunda,” kata Tomy Winata, saat dihubungi Tribunekompas.

Kementerian Keuangan mempersoalkan penetapan PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa dan pelaksana studi proyek yang diperkirakan menelan dana triliunan rupiah itu. 
 
Kementerian Keuangan ingin studi kelayakan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).Para menteri yang tergabung dalam Tim Tujuh kembali membicarakan proyek tersebut, mulai pekan lalu.

Tomy, sekaligus bos Artha Graha Network menjelaskan jika sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 sedikit sekali pihak yang memperhatikan proyek ini. “Banyak yang menyangsikan akan berhasil dan menilai yang kami lakukan hanya mimpi,” ujarnya.

“Tak ada pihak lain yang mau mengeluarkan dana, termasuk pemerintah, yang ketika itu terkesan tak mau menggunakan dana APBN,” Tomy menambahkan. Jika sekarang ternyata proyek ini tampak cantik dan menarik perhatian, sehingga pemerintah mungkin menilai resikonya tak sebesar dulu dan kini berpikir lain, sikap kami tetap sama.

Tomy Winata, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan dana sekitar US$ 60 juta untuk membiayai prastudi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Dana itu masih ditambah dengan dana studi kelayakan yang perhitungannya belum selesai.