By: Tommy.
- Partai Golkar masih enggan menentukan cawapres untuk mendampingi Aburizal Bakrie (Ical) pada pilpres 2014. Wakil Ketua Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan pembahasan mengenai cawapres baru akan dilakukan setelah pileg selesai digelar.
"Kalau bicarakan cawapres, nanti setelah pemilu legislatif," katanya, Selasa (17/9).
Menurutnya, sampai saat ini belum ada sosok yang benar-benar dipandang serius untuk dipinang. Ia mengatakan semua calon yang dianggap potensial pasti dilirik. Tetapi masih belum waktunya untuk memutuskan.
Kemungkinan untuk menggaet Joko Widodo (Jokowi) pun diakui Agung bisa saja terjadi. Hanya saja, Golkar tetap harus meminta izin PDI Perjuangan sebagai tempat Jokowi bernaung. "Ya kalau Jokowi kan milik PDIP. Kalau bahas itu tentu dengan partai yang bersangkutan, tidak bisa bersikap sendiri," katanya.
Apakah dengan begitu PG akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Agung menegaskan belum memikirkan kemungkinan tersebut. Ia menilai untuk berkoalisi harus dipikirkan secara cermat.
Akbar Tanjung Anggap Golkar Belum Siap Hadapi Pemilu 2014
Menurutnya, sampai saat ini belum ada sosok yang benar-benar dipandang serius untuk dipinang. Ia mengatakan semua calon yang dianggap potensial pasti dilirik. Tetapi masih belum waktunya untuk memutuskan.
Kemungkinan untuk menggaet Joko Widodo (Jokowi) pun diakui Agung bisa saja terjadi. Hanya saja, Golkar tetap harus meminta izin PDI Perjuangan sebagai tempat Jokowi bernaung. "Ya kalau Jokowi kan milik PDIP. Kalau bahas itu tentu dengan partai yang bersangkutan, tidak bisa bersikap sendiri," katanya.
Apakah dengan begitu PG akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Agung menegaskan belum memikirkan kemungkinan tersebut. Ia menilai untuk berkoalisi harus dipikirkan secara cermat.
Akbar Tanjung Anggap Golkar Belum Siap Hadapi Pemilu 2014
- Ketua Dewan Pertimbangan Partai
Golkar Akbar Tandjung menilai, DPP belum melakukan persiapan pemenangan
partai untuk pemilu 2014. Padahal pemilu legislatif tinggal hitungan
bulan.
"Saya belum lihat secara langsung upaya signifikan dilakukan DPP
untuk persiapan pendanaan pemenangan partai. Kalau dulu waktu
kepemimpinan saya, setahun sebelum pileg kami sudah siapkan logistik
pemilu," kata Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta, Selasa
(17/9).
Menurut Akbar, saat memimpin Golkar pada 1998-2004, persiapan pemenangan pemilu legislatif telah dilakukan satu tahun sebelum pemungutan suara. Seperti penyediaan logistik kebutuhan pemilu. Misalnya penyediaan atribut dan kampanye dari pusat hingga ke daerah. Serta menyusun perencanaan pembiayaan untuk menyewa juru kampanye yang kerap dihadirkan.
"Beberapa hari lalu saya ketemu MS Hidayat, saat saya memimpin dia jadi bendahara. Kami sempat bahas, greget-nya penyiapan pemenangan partai belum nampak," ungkap dia.
Belum siapnya pemenangan partai, Akbar menambahkan, juga terlihat saat ia mengunjungi pengurus di daerah. Bahkan, sebagian besar pengurus DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota mengeluhkan kurangnya perhatian DPP kepada DPD.
Pengurus daerah, menurutnya, berharap kepemimpinan Ical akan memberikan kelancaran bagi kegiatan operasional partai. Misalnya saja kelancaran dalam urusan finansial, sehingga operasional dan kaderisasi partai tidak terganggu.
Nyatanya, setelah Ical memimpin ekspektasi tersebut belum terjawab. Bahkan banyak yang mengeluhkan hingga saat ini biaya operasional di daerah-daerah banyak yang belum diturunkan dari pusat.
"Mereka menyayangkan karena justru janji itu disampaikan Ical sendiri sebelumnya. Harapan DPD itu tidak ditangkap DPP sampai sekarang," ujar Akbar.
Menurut Akbar, saat memimpin Golkar pada 1998-2004, persiapan pemenangan pemilu legislatif telah dilakukan satu tahun sebelum pemungutan suara. Seperti penyediaan logistik kebutuhan pemilu. Misalnya penyediaan atribut dan kampanye dari pusat hingga ke daerah. Serta menyusun perencanaan pembiayaan untuk menyewa juru kampanye yang kerap dihadirkan.
"Beberapa hari lalu saya ketemu MS Hidayat, saat saya memimpin dia jadi bendahara. Kami sempat bahas, greget-nya penyiapan pemenangan partai belum nampak," ungkap dia.
Belum siapnya pemenangan partai, Akbar menambahkan, juga terlihat saat ia mengunjungi pengurus di daerah. Bahkan, sebagian besar pengurus DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota mengeluhkan kurangnya perhatian DPP kepada DPD.
Pengurus daerah, menurutnya, berharap kepemimpinan Ical akan memberikan kelancaran bagi kegiatan operasional partai. Misalnya saja kelancaran dalam urusan finansial, sehingga operasional dan kaderisasi partai tidak terganggu.
Nyatanya, setelah Ical memimpin ekspektasi tersebut belum terjawab. Bahkan banyak yang mengeluhkan hingga saat ini biaya operasional di daerah-daerah banyak yang belum diturunkan dari pusat.
"Mereka menyayangkan karena justru janji itu disampaikan Ical sendiri sebelumnya. Harapan DPD itu tidak ditangkap DPP sampai sekarang," ujar Akbar.