Kenapa Anas ''Berterima Kasih'' kepada Abraham?

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Tersangka Anas Urbaningrum mengucapkan ''terima kasih'' pada sejumlah petinggi saat dia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Jumat, 10 Januari 2014 lalu. Ucapan Anas itu seakan menyindir KPK, terutama ketua Komisi antirasuah itu Abraham Samad karena berhasil menahan dirinya, sebagai target komisi.

Ada sejumlah pernyataan Abraham yang menuju pada Anas. Pernyataan itu adalah:

** Rumor Samad ingin menangkap Anas, Januari 2012

Pihak KPK sendiri membantah rumor itu. Juru KPK Johan Budi menegaskan isu itu terlalu mengada-ada. "Tidak pernah ada rapat gelar perkara atau ekspose pada hari itu (Senin, 23 Januari). Si pembuat isu sepertinya lupa lihat kalender bahwa saat itu libur," kata Johan. "Pak Abraham masih umrah.

** Abraham percaya Angie melindungi Anas, 15 Februari 2012

Angelina Sondakh saat menjadi saksi sidang Nazaruddin dalam kasus suap Wisma Atlet menyangkal materi pembicaraan Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat di ruang kerja Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di gedung DPR Jakarta pada 11 Mei 2011. Namun, Angie mengakui ada pertemuan itu.

Sedangkan terdakwa korupsi wisma atlet Palembang M Nazaruddin, berulang kali menyatakan Angie pernah mengatakan di depan tim telah menerima uang Rp 9 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut Nazar, Angie membagi duit ke sejumlah orang. "Pembicaraan itu tidak ada," kata Angie.

Namun menurut Abraham Samad bantahan Angie di persidangan itu dinilai tak cuma untuk melindungi Anas dan kawan-kawan. Walaupun begitu menurut Samad wajar Angie melindungi temannya. "Kalau semua penjahat mengakui kesalahannya, maka penuhlah semua penjara," katanya.

** Samad mengincar istri Anas, 25 April 2012

Abraham Samad terlihat ingin menggiring keterlibatan Anas Urbaningrum di proyek Hambalang melalui keterlibatan istrinya Athiyyah Laila, Setelah mangkir dari pemanggilan pertama Samad langsung bersuara keras. "Penyidik punya kewenangan-kewenangan (tertentu) untuk memanggil yang bersangkutan," kata Abraham. Pemanggilan Athiyyah untuk dimintai keterangan sebagai salah satu pemegang saham PT Dutasari Citralaras. Dutasari sendiri menerima aliran dana dari proyek Hambalang. Abraham berjanji akan menunggu pada pemanggilan kedua. "Terserah penyidik apakah mau menggunakan kewenangannya secara tegas," kata Abraham Samad.

Anas yang sehari kemudian datang mendampingi Athiyyah ke KPK membantah keterlibatan istrinya. Ia membantah tudingan bahwa Athiyyah mengatur kas perusahaan. “Tidak betul (Athiyyah terlibat),” kata Anas saat mendampingi istrinya.

04.23 | 0 komentar | Read More

Politik Uang Sering Jadi Masalah Perolehan Suara

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Ketua Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengaku prihatin dengan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang jelang hajatan Pemilihan Umum 2014. Didi menilai, salah satu penyebab maraknya praktek politik uang adalah sistem proporsional terbuka dengan sistem suara terbanyak.

"Apakah sistem ini masih layak?" kata Didi saat diskusi di kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013. Dia mengatakan, sistem ini menyebabkan adanya kanibalisme di internal partai. Menurut dia, bisa saja seorang caleg makan siang bareng, tapi ketika kampanye, justru memakai kampanye hitam. "Bisa saling tikam," ujar dia.

Dia mengatakan, sikap permisif masyarakat atas politik uang merupakan peringatan bagi sistem demokrasi. Menurut Didi, banyak masyarakat kecewa karena banyak politikus korupsi saat terpilih sebagai anggota Dewan. Apalagi, kata dia, ada anggota Dewan yang berani mengeluarkan uang hingga Rp 5 miliar. "Praktek korupsi makin besar," kata dia.

Didi mengatakan, partai saat ini menjadikan massa mengambang sebagai pangsa suara. Menurut Didi, dulu pemilih mungkin bisa diyakinkan dengan hanya mengadakan jamuan. Sekarang, kata dia, masyarakat justru harus diyakinkan dengan menggunakan uang. "KPU harus memberikan pencerahan lebih banyak," kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku mengandalkan struktur partai untuk menarik pemilih. Selain itu, dia juga memakai jaringan media dan ormas untuk menghindari politik uang. Dia memperkirakan total dana yang dikeluarkan tak lebih dari Rp 1 miliar.

Tjahjo mengatakan, setiap caleg pasti akan mengeluarkan dana. Hanya, dana ini tidak digunakan untuk politik uang, melainkan untuk atribut kampanye. Dia mengakui ada sekelompok orang yang menggerakkan untuk politik uang. "Ada yang memberikan dan ada yang tidak memberikan uang," kata dia. Dia menilai, memang ada yang mengijon wilayah tertentu dari calon anggota legislator tertentu.

13.36 | 0 komentar | Read More

Akbar Minta Golkar Non-aktifkan Atut

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Bayu.

-Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertimbangkan untuk menon-aktifkan sejumlah kader dari struktur partai. Kader yang dinon-aktifkan adalah mereka yang tersangkut kasus korupsi.

"Berbagai masukan harus dibuka," kata Akbar Tandjung saat ditemui di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2013. Dia mengatakan, Golkar harus mendengar berbagai usulan mengenai kasus yang membelit kadernya. "Orang yang memberikan saran perlu dipertimbangkan," kata dia.

Sejumlah kader Golkar belakangan ini sedang tersangkut sejumlah kasus korupsi. Anggota Komisi Pemerintahan DPR Chairun Nisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Akil sebelumnya juga merupakan politikus Golkar. Terakhir, Gubernur Banten Atut Choisyah dicegah ke luar negeri setelahnya adiknya, Chaeri Wardana, ditetapkan menjadi tersangka suap pemilukada Kabupaten Lebak.

Akbar mengatakan, Golkar perlu berhati-hati menyikapi kasus yang membelit kadernya. Sebelum divonis bersalah, seseorang wajib diduga tidak bersalah. Akbar mengatakan, seseorang baru dapat dikatakan bersalah jika sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Namun Akbar mengatakan, bisa saja Golkar mengambil langkah tertentu agar citra partai tak turun akibat kasus ini. Golkar sebaiknya menampung berbagai masukkan dari internal partai. "Sejauh untuk menjaga citra, masukan patut dipertimbangkan," kata dia.

23.35 | 0 komentar | Read More

Di Golkat, Klan Keluarga Atut Aman di Pemilu 2014 Nanti

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Ade Komaruddin, mengatakan partainya tidak akan mengevaluasi pencalonan sejumlah anggota keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah dalam Pemilihan Umum 2014 baik sebagai calon legislator maupun kepala daerah. Menurut Ade, evaluasi bakal terjadi jika bila sudah penetapan menjadi terdakwa.

"Daftar Caleg Tetap sudah ditentukan, kami tak bisa mengubahnya karena dilindungi oleh Undang-Undang," kata Ade ketika ditemui di Ruangan Sekretaris Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen Senayan, kemarin. Dia mengatakan, keluarga Atut yang menjadi calon legislator akan mulus melenggang.

Jika sebagai kepala daerah, kata Ade, keluarga Atut masih bisa mencalonkan diri selama tingkat elektabilitasnya tertinggi. Golkar mempunyai banyak kepala daerah karena patokan mengusung adalah hasil survei internal. Ade yakin survei internal terhadap pemilihan kepala daerah di Banten tidak bisa dibeli oleh siapapun yang menjadi calon.

"Saya yang bertanggung jawab melakukukan survei di Banten. Kepentingannya apa untuk memanipulasi?" kata Ade yang juga Ketua Pemenangan Pemilu di daerah Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dia menuturkan, keluarga Atut merajai hasil survei karena militansi dan bekerja keras, bukan karena politik uang.

Sebelumnya, Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten mengatakan, kasus-kasus yang melibatkan keluarga Ratu Atut kerap tak jelas penyelesaiannya. Hal ini diduga karena adanya penghubung antara keluarga Atut dengan penegak hukum. Pengurus Jawara, Fierly Mabruri, mencatat, ada sekitar 13 kasus yang melibatkan keluarga Atut, namun seluruhnya mandek di kejaksaan tinggi.

Satu kasus yang paling menghebohkan warga Banten adalah pembangunan Rumah Sakit Balaraja. Penyidikan kasus itu, kata Fierly, justru dihentikan. Kasus lain adalah tender pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon yang dimenangkan PT Buana Wardhana Utama milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam tender disebutkan, pengadaan alat seharusnya Rp 8,9 miliar, namun dana yang digunakan perusahaan itu hanya Rp 4 miliar.

Dinasti politik klan Chasan Sochib, ayah Atut, sangat berpengaruh dalam pembentukan klan di Banten. Kekuasaan dinasti Chasan Sochib dalam politik dan bisnis di provinsi paling barat Pulau Jawa itu. Chasan sukses mendukung keluarganya menempati posisi penting di Banten.

Empat anak dan menantunya menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Dua yang terkenal yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Atut anak tertua Chasan dari istri pertama, sedangkan Airin menantunya. Istri keempat Chasan, Heryani, juga menjabat Wakil Bupati Pandeglang. Menantu, cucu, dan istri Chasan yang lain menjadi wakil rakyat di pusat atau di wilayah Banten.

Keluarga Atut yang menjadi calon legislator adalah sang suami yakni Hikmat Tomet, anggota Komisi Infrastruktur DPR. Ia kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 dari Partai Golkar dengan nomor urut 1 di Daerah Pemilihan Serang, Kota Serang, Kota Cilegon. Anak Atut, yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah, Andika Hazrumy, menjadi caleg DPR RI nomor urut 1 Daerah Pemilihan Pandeglang-Lebak.

Anak perempuan Atut yang juga saudara Andika, Andiara Aprilia Hikmat menjadi calon senator asal Banten. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten, ada istri Andika, yakni Adde Rosi Khoerunnisa. Adde maju dari Dapil Kota Serang nomor urut 1. Aden Abdul Khaliq, adik ipar Wawan, maju dari Kabupaten Tangerang A dengan nomor urut 5. Menantu Atut yang juga suami Andiara, Tanto Warsini Arban, menjadi caleg DPRD nomor urut 1 dari Kota Tangerang Selatan.

23.00 | 0 komentar | Read More

Ingin Pinang Jokowi, Golkar Harus Minta Izin PDIP

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

- Partai Golkar masih enggan menentukan cawapres untuk mendampingi Aburizal Bakrie (Ical) pada pilpres 2014. Wakil Ketua Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan pembahasan mengenai cawapres baru akan dilakukan setelah pileg selesai digelar.

"Kalau bicarakan cawapres, nanti setelah pemilu legislatif," katanya, Selasa (17/9).
Menurutnya, sampai saat ini belum ada sosok yang benar-benar dipandang serius untuk dipinang. Ia mengatakan semua calon yang dianggap potensial pasti dilirik. Tetapi masih belum waktunya untuk memutuskan.

Kemungkinan untuk menggaet Joko Widodo (Jokowi) pun diakui Agung bisa saja terjadi. Hanya saja, Golkar tetap harus meminta izin PDI Perjuangan sebagai tempat Jokowi bernaung. "Ya kalau Jokowi kan milik PDIP. Kalau bahas itu tentu dengan partai yang bersangkutan, tidak bisa bersikap sendiri," katanya.

Apakah dengan begitu PG akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Agung menegaskan belum memikirkan kemungkinan tersebut. Ia menilai untuk berkoalisi harus dipikirkan secara cermat.

Akbar Tanjung Anggap Golkar Belum Siap Hadapi Pemilu 2014

- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, DPP belum melakukan persiapan pemenangan partai untuk pemilu 2014. Padahal pemilu legislatif tinggal hitungan bulan.

"Saya belum lihat secara langsung upaya signifikan dilakukan DPP untuk persiapan pendanaan pemenangan partai. Kalau dulu waktu kepemimpinan saya, setahun sebelum pileg kami sudah siapkan logistik pemilu," kata Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Akbar, saat memimpin Golkar pada 1998-2004, persiapan pemenangan pemilu legislatif telah dilakukan satu tahun sebelum pemungutan suara. Seperti penyediaan logistik kebutuhan pemilu. Misalnya penyediaan atribut dan kampanye dari pusat hingga ke daerah. Serta menyusun perencanaan pembiayaan untuk menyewa juru kampanye yang kerap dihadirkan.

"Beberapa hari lalu saya ketemu MS Hidayat, saat saya memimpin dia jadi bendahara. Kami sempat bahas, greget-nya penyiapan pemenangan partai belum nampak," ungkap dia.

Belum siapnya pemenangan partai, Akbar menambahkan, juga terlihat saat ia mengunjungi pengurus di daerah. Bahkan, sebagian besar pengurus DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota mengeluhkan kurangnya perhatian DPP kepada DPD.

Pengurus daerah, menurutnya, berharap kepemimpinan Ical akan memberikan kelancaran bagi kegiatan operasional partai. Misalnya saja kelancaran dalam urusan finansial, sehingga operasional dan kaderisasi partai tidak terganggu.

Nyatanya, setelah Ical memimpin ekspektasi tersebut belum terjawab. Bahkan banyak yang mengeluhkan hingga saat ini biaya operasional di daerah-daerah banyak yang belum diturunkan dari pusat.

"Mereka menyayangkan karena justru janji itu disampaikan Ical sendiri sebelumnya. Harapan DPD itu tidak ditangkap DPP sampai sekarang," ujar Akbar.

01.28 | 0 komentar | Read More

Maftuh Basyuni Bicara Soal Gaet Suara NU

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By:  Bayu.

- Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni enggan berkomentar ihwal kemungkinan pemilihannya sebagai ketua Komte Konvensi Partai Demokrat dimaksudkan untuk menjaring suara warga Nahdlatul Ulama bagi Demokrat. Semua partai politik, termasuk Demokrat, selalu berebut puluhan juta suara kaum Nahdliyin, saat digelar pemilihan umum. "Saya tidak ada tanggapan," kata Maftuh, saat dihubungi Tribunekompas, Senin, 12 Agustus 2013.

Maftuh Basyuni dianggap sebagai representasi NU saat menjadi Menteri Agama. Maftuh Basyuni adalah kakak ipar KH Mustofa Bisri, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan pengasuh Pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang. Maftuh juga keponakan Rais Am Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudz.

Meski kerap disebut representasi NU, Maftuh mengaku bukanlah tokoh NU yang baik. "Banyak orang NU yang memusuhi saya karena tidak bisa memberikan kontribusi yang mereka (NU) inginkan," ujarnya.  

Maftuh justru memaklumi jika pelaksanaan konvensi calon presiden dilakukan untuk mencari dukungan dan mendongkrak suara Demokrat. "Itu wajar-wajar saja, kan," ujarnya.

Meski tak tahu pasti alasan Demokrat memilihnya sebagai Ketua Komite Konvensi, Maftuh mengaku tak punya kepentingan apapun dalam proses konvensi. "Saya sudah tua," ucap dia.

Demokrat menunjuk Maftuh sebagai ketua konvensi dengan sejumlah alasan. "Maftuh adalah mantan Menteri Agama yang netral, negarawan, bijak, dan kredibel," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik di Jakarta, Ahad, 11 Agustus 2013.

Dengan sejumlah kriteria ini dia harapkan Maftuh bisa bekerja dengan jujur dan independen. Adapun Demokrat sudah memilih 17 anggota Komite Konvensi yang terdiri 10 orang dari eksternal dan 7 kader partai.

16.22 | 0 komentar | Read More

Mari Belajar Dari Kisah Kebangkrutan

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

- Siapa menyangka tahun 2013 ini menjadi petaka bagi (sebagian) Amerika Serikat? Ini bukan soal teroris, namun masalah kemakmuran. Ya, dalam beberapa bulan terakhir, berbagai media di dalam dan luar negeri ramai memberitakan kebangkrutan kota-kota di Amerika Serikat. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah kebangkrutan yang dialami oleh Detroit.

Dengan berlindung pada pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Kepailitan setempat, Detroit mengajukan  kebangkrutan pada pengadilan federal, 18 Juli 2013 lalu. Jika permohonannya dikabulkan, kurator yang ditunjuk akan diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan aset kota guna membayar hutang-hutangnya. Pada saat mengajukan kebangkrutan, Detroit memiliki hutang sebesar USD 18 miliar, serta memiliki segudang permasalahan.

Minimnya pembayar pajak, tingginya biaya pensiun dan jaminan kesehatan, serta defisit pada anggaran operasional sejak 2008, memaksa layanan kota berkurang drastis. Sebagai kota besar dengan hanya 60% lampu penerangan jalan yang masih berfungsi, Detroit menjelma menjadi salah satu kota berbahaya di Amerika Serikat. Hal ini diperparah dengan kondisi panggilan darurat 911 yang membutuhkan respons hingga 40 menit guna mendapatkan layanan.

Saat ini, lebih dari 20% penduduk Detroit adalah pengangguran, dan ditambah dengan sekitar 78.000 gedung kosong dalam kota, semakin memperkuat citra keruntuhannya. Kondisi ini jauh dari masa jaya Detroit di tahun 1960-an dimana Ford, Daimler Chrysler dan mobil mobil ternama Amerika Serikat diproduksi disana. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa pada saat itu, kini Detroit hanya dihuni oleh sekitar 500 ribu jiwa.

Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh sang Walikota, Mr. Bing, “Kami bukanlah satu-satunya kota yang harus berjuang keras dengan apa yang kami alami. Ada sekitar 100 kota urban terkemuka saat ini yang kurang lebih memiliki masalah yang sama. Kami mungkin salah satu dari yang pertama (menyatakan kebangkrutan), tetapi kami jelas bukan yang terakhir”. Sebuah pernyataan yang menyiratkan keputusasaan atas kondisi yang sedang dihadapi.

Hal tersebut seakan mengingatkan kejadian pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 28 Juni, dimana sebuah kota di California, bernama Stockton, mendeklarasikan kebangkrutannya. Dengan masalah yang kurang lebih sama dengan Detroit, kota ini menanggung defisit anggaran sebesar USD 90 juta dalam tiga tahun terakhir. Suatu jumlah yang jauh dari ukuran Detroit, namun dengan kapasitas yang lebih kecil, memberikan dampak yang kurang lebih sama bagi penduduknya.

Dampaknya, seperempat petugas kepolisian kota dan sepertiga petugas pemadam kebakaran harus dirumahkan. Total, 40% dari seluruh pegawai kota harus dirumahkan. Tidak hanya itu, gaji dan tunjangan kesehatan bagi yang masih bekerja juga harus dipangkas. Akibatnya, angka pengangguran dan kriminalitas di Stockton meningkat tajam dalam 3 tahun terkahir. Dengan lebih dari 15% penduduknya merupakan pengangguran, tidak mengejutkan jika satu dari setiap 195 rumah di Stockton disita karena gagal bayar.

Dari kedua kota tersebut, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Detroit dan Stockton merupakan kota yang mengalami kebangkrutan karena ditinggalkan penduduknya. Rendahnya jumlah lapangan kerja dan minimnya dukungan dari pemerintah menjadikan kedua kota tersebut memudar dan sulit berkembang. Detroit yang pernah mengalami masa kejayaan, memiliki masalah dengan keberlangsungan usaha, karena tidak dapat berkompetisi dengan kota lain bahkan Negara lain dalam menarik atau mempertahankan suatu investasi.

Yang kedua, sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat, kita tidak dapat membayangkan para penduduk Detroit maupun Stockton untuk tidak membayar pajak. Internal Revenue Service (IRS) dengan segudang reputasinya pastinya sudah bekerja dengan baik untuk memastikan tidak ada potensi pajak yang hilang. Minimnya pajak yang dikumpulkan dari Detroit dan Stockton lebih disebabkan oleh minimnya laba (kesejahteraan) yang dihasilkan oleh penduduknya.

Yang ketiga, kota sebesar Detroit juga memiliki masalah dengan korupsi. Pejabat tertingginya dipenjarakan karena masalah korupsi pada saat kota yang dipimpinnya berjuang keluar dari krisis. Suatu hal yang memaksa penerusnya untuk akhirnya mengajukan kebangkrutan. Korupsi bukanlah penyebab utama bangkrutnya Detroit, namun semakin memastikan nasib yang dialami oleh kota tersebut.

Dari berbagai pelajaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa membayar pajak dengan patuh belum menjamin kesejahteraan kita akan berlangsung dengan baik. Dibutuhkan upaya ekstra untuk turut mengawasi penggunaan uang Negara yang dikumpulkan dari pajak, agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penting bagi masyarakat untuk memahami, bahwa kehidupan yang saat ini kita nikmati, harus dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus turut mengawasi penggunaan uang Negara guna menjamin kehidupan yang berkelanjutan.

Keberkelanjutan tersebut harus dimaknai dengan banyaknya lapangan pekerjaan, kemudahan berinvestasi sekaligus menarik bagi investor, serta tidak adanya korupsi. Hal ini juga berarti kemandirian bangsa harus terwujud. Penting untuk diingat bahwa saat ini masih banyak subsidi yang dianggarkan pemerintah untuk berbagai hal yang sifatnya konsumtif. Meski masih dalam situasi krisis ekonomi dunia, penerima pajak  saat ini masih dapat ditingkatkan lagi.

Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar pajak harus dibarengi dengan kepedulian untuk mengawasi penggunaan uang pajak. Di akhir bulan Ramadhan ini, mari kita renungkan bersama, sekaligus berdoa, agar peristiwa yang dialami oleh Detroit dan Stockton tidak terjadi di negeri kita tercinta. Selamat menjalankan ibadah puasa.

01.17 | 0 komentar | Read More

Didepak dari Setgab, PKS Bakal Diuntungkan

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Bayu.

- Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Arya Budi, menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan diuntungkan jika nantinya didepak dari Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol pendukung pemerintah. Sebab, menyingkirkan PKS justru akan mengangkat citra partai yang kini dipimpin Anis Matta itu.

Menurut Arya, kalau PKS sampai dikeluarkan dari Setgab karena menolak kenaikan harga BBM, maka partai yang juga pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan memanfaatkan isu sebagai pihak yang dizalimi. "Karena membela rakyat untuk menolak kenaikan harga ВВM," kata Arya saat dihubungi, Rabu (12/6).

Arya menambahkan, partai koalisi pendukung SBY termasuk PKS memiliki kader di kabinet. Karenanya jika PKS konsisten keluar dari Setgab, maka kader-kadernya yang kini jadi menteri pun harusnya ditarik. "Jadi kalau PKS keluar dari koalisi, maka wajib untuk menarik menterinya," ucapnya.

Saat ini ada tiga menteri PKS di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Mereka adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri,  Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pertanian Suswono.

Arya menilai, Golkar merupakan partai yang paling berpeluang untuk mengisi tiga kursi menteri yang kemungkinan bakal ditinggalkan PKS jika didepak dari barisan koalisi.  "Golkar adalah partai paling diuntungkan baik akan mendapatkan insentif menteri atau barter isu kasus partai. Karena Golkar mempunyai kuantitas kursi besar di parlemen dan kapasitas politiknya sebagai partai yang telah matang sejak lama," pungkasnya.

01.56 | 0 komentar | Read More

Revisi Perpres Jembatan Selat Sunda Belum Pasti

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy. H.

- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, menyatakan belum mengetahui soal revisi terhadap Peraturan Presiden terkait pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Djoko hanya akan mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan oleh presiden.

"Karena ini sudah menjadi keputusan presiden, kami harus ikuti," ujar Djoko di Jakarta, 28/05/2013.

Dia mengaku belum mengetahui klausul yang akan direvisi. "Itu saya juga belum tahu," katanya. Menurut Djoko, revisi itu harus dikonsultasikan dulu kepada ahlinya. "Kami harus bertanya kepada ahlinya," katanya. Dia juga belum mengetahui kapan revisi itu akan dilakukan.

Sementara itu, Djoko juga belum mau membicarakan perkembangan proyek jembatan Selat Sunda. Dia enggan berkomentar lebih banyak mengenai proyek ini. "Kita tidak usah membicarakan itu dulu," katanya.

03.20 | 0 komentar | Read More

Yunarto: Pidato SBY Ambil Alih Partai Bikin Kader Bingung

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tommy.  

-  Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan mengambil alih partai sarat pesan-pesan yang multitafsir.

Pesan yang multitafsir itu, kata dia, bisa menimbulkan polemik di kalangan kader Demokrat di daerah. "Secara cepat bisa menjadi bumerang karena mengambang dan multitafsir," kata Yunarto saat dihubungi, Sabtu 9 Februari 2013 dini hari.

Pesan mengambang pertama menurut Yunarto adalah keputusan SBY mengambil alih otoritas Ketua Umum Anas Urbaningrum. SBY mengatakan Majelis Tinggi partai akan mengambil segala keputusan penyelematan partai. "Saya memimpin langsung gerakan penataan dan pembersihan partai," kata Yudhoyono.

Yunarto mengatakan Jika hendak mengambil alih partai, semestinya SBY menonaktifkan Anas. "Tapi pernyataan yang keluar hanya Anas diminta fokus menghadapi kasus hukum," katanya. Masalahnya SBY selaku Ketua Dewan Pembina tak punya wewenang mencabut mandat Ketua Umum. "Mencabut mandat Anas hanya bisa dilakukan lewat Kongres Luar Biasa, atau ketika Anas jadi tersangka," kata Yunarto.

Pesan mengambang berikutnya adalah soal wewenang majelis tinggi partai. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat, majelis tinggi tak bisa mengambil alih otoritas partai. Majelis tinggi hanya bisa menetapkan arahan bagi partai. "Tidak bisa membuat keputusan strategis, apalagi sampai menentukan calon legislatif," kata Yunarto.

Yunarto mengatakan pidato SBY berpotensi menimbulkan polemik baru, khususnya cabang partai di daerah. Terlebih jika kader Demokrat menerjemahkan secara bebas pidato SBY. Untuk menghindari polemik, Yunarto mengatakan Yudhoyono harus menjelaskan lebih rinci kepada pengurus daerah dan cabang tentang maksud pidatonya. "SBY harus terjemahkan dengan rasional bahwa langkahnya sesuai dengan AD-ART," katanya.

03.34 | 0 komentar | Read More

Mundur dari NasDem, Hary Tanoe Hubungi Golkar

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Bayu.  

-  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah berkomunikasi dengan Hary Tanoesoedibjo. "Katanya sudah BBM-an sama Ketum," kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 22 Januari 2013.

Partainya, kata Nurul, selalu terbuka terhadap kader partai lain. Asal, kata Nurul, mereka bersedia kembali ke titik nol. Misalnya tidak meminta jabatan tertentu. Dia ingin kader lain yang bergabung untuk bersama-sama membesarkan Golkar. "Golkar selalu membuka pintu," kata dia.

Kemarin, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Hary Tanoesoedibyo mengundurkan diri dari partai. Pengunduran diri ini diikuti oleh tiga kader lain, yaitu Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal Endang Tirtana.

Hary Tanoe beralasan, pengunduran diri ini dilakukan karena sudah tidak sepaham dengan pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh. Rencananya, Surya Paloh akan mengambil alih Partai Nasdem dengan menjadi ketua umum. Hary Tanoe menginginkan tidak ada perombakan pengurus. Menurut Hary, pengurus sekarang sudah bagus karena berhasil meloloskan partai ini menjadi peserta pemilu.

21.48 | 0 komentar | Read More

Peran Michelle di Balik Kemenangan Obama

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tommy.  

-  Majalah Forbes pernah menyebut Michelle Obama lebih populer daripada suaminya dalam proses penting pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini. Ia banyak muncul di muka publik dengan sejumlah misi dan visinya sebagai First Lady dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan belakangan, gaya berbusana salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia tahun 2012 versi Forbes ini menjadi sorotan dan pembicaraan publik.

Michelle memang memiliki peran penting atas kemenangan Barack Obama untuk kedua kalinya sebagai presiden Amerika Serikat ke-44. Perempuan berusia 48 tahun ini menjadi istri sekaligus salah satu tim kampanye yang gigih membantu Obama dalam merebut kembali kursi orang nomor satu di Amerika itu.

Bahkan, pemilik nama lengkap Michelle LaVaughn Robinson ini menjadi tokoh kunci pada acara Konvensi Nasional Partai Demokrat, di Charlotte, North Carolina, Selasa malam, 4 September 2012. Di hadapan pendukung Obama, ia tak sungkan membeberkan semua hal baik masalah pribadi, keluarga, atau hal-hal yang terkait dengan Obama. Yang jelas, menurut dia, Obama tak pernah berubah, masih giat bekerja dan tetap penyayang keluarga.

"Saya melihat langsung, menjadi presiden tak mengubah siapa Anda, tapi mengungkap siapa Anda sebenarnya," kata dia saat itu.
Pidato Michelle di North Carolina rupanya berdampak luar biasa. Jagat Twitter Amerika ramai gara-gara pidatonya dan mendapat simpati positif dari publik. Bahkan, komentar-komentar di jejaring media sosial itu menjurus ke satu hal lain. Yaitu menyarankan Michelle mencalonkan diri sebagai presiden suatu hari nanti. 

Berbicara di depan publik mungkin bukanlah hal yang sulit bagi Michelle yang sebelumnya bekerja sebagai pengacara di Chicago. Namun, dukungan serupa terhadap suaminya diawalinya pertama kali pada saat Konvensi Nasional Partai Demokrat 2004. Saat itu, Michelle memberikan pidato untuk mendukung Obama yang mencalonkan diri sebagai senator Amerika Serikat dari Illinois. Hasilnya, Obama sukses.

Semakin hari, peran politik Obama semakin terlihat moncer dan keluarganya pun menjadi sorotan. Bersamaan dengan itu Michelle pun dikenal dengan gaya kampanyenya yang khas dan tanpa basa-basi, termasuk juga seleranya dalam berbusana. Pada Mei 2006, Michelle masuk dalam "25 Perempuan Paling Inspiratif di Dunia" versi majalah Essence. Soal busana, ia juga pernah masuk dalam jajaran tokoh berbusana terbaik versi majalah People Tahun 2008.

Saat suaminya kembali mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat pada pemilihan presiden tahun 2012, melawan politikus dari Partai Republik, Mitt Romney, Michelle kembali turun gunung. Demi membantu pria yang telah dinikahinya selama 20 tahun itu, ia melakukan sejumlah perjalanan keliling Amerika, memberikan ceramah, dan tampil dalam beberapa kegiatan publik.

Usaha Michelle tak sia-sia. Suaminya, Barack Obama, kembali memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat periode 2012-2016. First Lady ini kembali melanjutkan kerjanya mendampingi Presiden Amerika Serikat Barack Obama empat tahun ke depan.

02.41 | 0 komentar | Read More

Audit BPK Soal Hambalang Yang Ganjil

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  

By: Opinion. 

 

-  Betapa mencurigakan cara Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Hambalang. Laporan sementara BPK tidak memasukkan perusahaan dan pejabat penting yang terlibat dalam proyek pusat olahraga di Sentul, Jawa Barat, ini. Jika kejanggalan itu tidak segera diperbaiki, publik tentu semakin ragu terhadap independensi lembaga ini.

Pimpinan BPK semestinya merasa malu karena yang mengungkapkan keanehan itu justru "orang dalam" sendiri. Anggota lembaga ini, Taufiequrachman Ruki, membenarkan tidak masuknya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam hasil audit itu. PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek tersebut, kabarnya juga tidak masuk. Padahal perusahaan yang sahamnya dimiliki antara lain oleh Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum, ini berperan penting dalam proyek Hambalang.


Keganjilan hasil pemeriksaan proyek senilai Rp 2,5 triliun itu amat mencolok mata. Nama Menteri Keuangan Agus Marto masuk dalam laporan itu, begitu pula bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. Sungguh mengherankan bila nama Menteri Olahraga sebagai pejabat pengguna anggaran justru tak ada.

Setelah hasil audit itu diributkan, barulah BPK memeriksa Menteri Andi. Tapi lembaga ini telanjur melecehkan kecerdasan banyak orang.

Soalnya, praktek kotor dalam proyek ini sebetulnya sudah terbongkar. Tak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau tak percaya, masukkan kata "Hambalang" dalam mesin pencari di Internet, maka akan muncul ribuan tulisan dan data mengenai proyek ini. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam skandal korupsi ini sudah lengkap, termasuk pula modusnya.


Audit yang tebang pilih hanya akan menjadi bahan lelucon lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi sudah lama pula menyelidiki proyek itu. Lebih dari 50 orang yang diduga terlibat atau mengetahui proyek ini telah dimintai keterangan. Bahkan pejabat Kementerian Olahraga, Deddy Kusdinar, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun menyatakan hanya sebagai pelaksana, sekaligus menegaskan bahwa atasannya, Menteri Olahraga, mengetahui pemakaian anggaran untuk Hambalang.


BPK semestinya membeberkan semuanya temuan dan nama yang terlibat dalam proyek itu. Toh, dengan masuknya nama-nama itu, tidak otomatis mereka bisa disebut terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Bisa saja pejabat itu sekadar menjalankan wewenangnya. Ia tak menyalahgunakan wewenang itu atau menerima suap berkaitan dengan proyek tersebut.


Menghilangnya nama pejabat yang seharusnya masuk justru berisiko besar. Bila disengaja, apalagi yang dihilangkan adalah nama yang sebetulnya berpotensi dijerat secara pidana, pejabat lembaga pemeriksa ini bisa dipersalahkan. Ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan pada pasal 36 undang-undang itu dinyatakan, anggota lembaga ini yang memperlambat atau tidak melaporkan unsur pidana ke penegak hukum terancam pula sanksi pidana. Ia bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara.


Semestinya pimpinan BPK menyadari ancaman hukum itu. Begitu pula sanksi yang lebih kejam dari masyarakat, yakni berupa hancurnya kredibilitas lembaga ini.

22.09 | 0 komentar | Read More

KPK Sudah Pegang Bukti Keterlibatan Anas

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Bayu.  

-  Salah seorang pengacara Nazaruddin, Junimart Girsang, menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memegang bukti dan keterangan kliennya soal keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dalam kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya di kementerian tersebut.

Seusai diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa kemarin, 9 Oktober 2012, Nazar membeberkan kepada wartawan bahwa ia dan Anas Urbaningrum serta politikus Demokrat, Saan Mustopa, pernah bertemu dengan Erman Suparno. Pertemuan yang diatur Anas itu terjadi pada suatu malam pada 2008. Pada akhir pertemuan, Saan menyerahkan US$ 50 ribu kepada Erman.

"Memang keterangan Pak Nazar ini menyangkutkan banyak nama lain. Tapi, terus terang saja, Pak Nazar punya banyak bukti, dan bukti itu sudah diserahkan ke KPK. Jadi, KPK sudah pegang buktinya," kata Junimart, kemarin.

Dikatakan Junimart, buktinya ada dua, yakni transaksi dan pertemuan-pertemuan yang membicarakan banyak hal. "Wujudnya seperti apa, ya wujudnya ada di KPK," tutur dia.

Dihubungi terpisah, Saan membantah semua keterangan Nazar. Saan juga yakin Anas sama sekali tidak terlibat dalam semua perkara korupsi yang dituduhkan Nazar. Dalam banyak kesempatan, Anas menyebut tudingan Nazar tidak ada dasarnya.

08.00 | 0 komentar | Read More

Inilah 46 Parpol yang Mendaftar di KPU untuk Pemilu 2014

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS) 
By: Bayu.  

-   KPU sudah menutup pendaftaran partai politik (Parpol) yang tertarik mengikuti Pemilu 2014. Tercatat ada 46 parpol yang berminat bertarung dalam pesta demokrasi terbesar bangsa ini.

46 Parpol tersebut akan diverifikasi oleh KPU untuk diketahui apakah berkasnya sudah lengkap. Berikut ini dafar 46 parpol yang di dapat Tribunekompas dari KPU, Jumat sore (7/9/2012).

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2.Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3.Partai Pemuda Indonesia (PPI)
4.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
6. Partai Kongres
7. Partai Serikat Independen (SRI)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
12. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
13. Partai Amanat Nasional (PAN)
14. Partai Golongan Karya (Golkar)
15. Partai Karya Republik (Pakar)
16. Partai Nasional Republik (Nasrep)
17. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
18. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
19. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
20. Partai Buruh
21. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
22. Partai Pelopor
23. Partai Republik Indonesia
24. Partai Demokrat
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
26. Partai Republika Nusantara (Republikan)
27. Partai Islam
28. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
29. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
30. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
31. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
32. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
33. Partai Aksi Rakyat (PAR)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35. Partai Merdeka
36. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
37. Partai Republik
38. Partai Kedaulatan
39. Partai Persatuan Nasional (PPN)
40. Partai Patriot
41. Partai Bhineka Indonesia
42. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
43. Partai Barisan Nasional (Barnas)
44. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNUI)
46. Partai Matahari Bangsa (PMB)

22.23 | 0 komentar | Read More

Mirwan Amir Akui Dana Miliaran di Rekeningnya

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS) 
By: Bayu.  

-   Mirwan Amir, bekas Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, mengakui adanya aliran dana miliaran rupiah di rekeningnya. Aliran dana itu dari sejumlah orang terkait dengan bisnis batu bara yang digelutinya. ”Semuanya murni bisnis,” ujar Mirwan saat dihubungi Tribunekompas, 05/09/2012.
Nama Mirwan Amir disebut-sebut termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki transaksi mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Dalam laporan yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK menyebutkan adanya aliran dana dari wanita bernama Dina Kusmawaty. Belasan aliran dana itu berjumlah total Rp 3 miliar dengan besaran masing-masing Rp 215 juta.

Mirwan mengatakan, aliran Rp 3 miliar dari Dina—yang disebutnya rekan bisnis—adalah keuntungan dari bisnis batu bara. Dina, menurut dia, menjanjikan keuntungan sekitar Rp 15 juta per pekan dengan modal Rp 200 juta. Walhasil, dia mentransfer Rp 200 juta, lalu kembali Rp 215 juta, begitu seterusnya. ”Sehingga totalnya Rp 3 miliar,” kata Mirwan.

Mirwan Amir bukan kali ini menjadi sorotan. Nama dia sebelumnya pernah disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan koleganya di DPR. Dugaan keterlibatan Mirwan pernah diungkapkan Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Mindo adalah bekas pegawai M. Nazaruddin, terpidana kasus yang sama, yang juga kolega Mirwan di Partai Demokrat.

Dalam sidang Nazaruddin, Mindo mengungkapkan bahwa Angelina Sondakh—dalam percakapan melalui pesan BlackBerry—menyebut adanya istilah Ketua Besar dan Bos Besar. Mindo mengungkapkan, istilah itu salah satunya merujuk pada Mirwan.

Nama Mirwan juga muncul dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati. Mirwan disebut-sebut berperan menentukan alokasi dana untuk dua daerah kabupaten di Aceh.

Mirwan sendiri membantah tudingan itu. Anggota Komisi Pertahanan DPR ini pun menyatakan siap diperiksa KPK memberikan penjelasan soal transaksi keuangannya.

Teuku Nasrullah, pengacara Angelina, mengatakan kliennya tidak tahu-menahu ihwal keterlibatan Mirwan. Menurut dia, dalam berita acara pemeriksaan, nama Mirwan tak pernah disebut Angie—panggilan Angelina. ”Dia (Mirwan) murni ada di Banggar. Tidak ada kaitan dengan Komisi Olahraga DPR,” katanya.

17.01 | 0 komentar | Read More

Polri Periksa Djoko, KPK Tidak Merasa Ditelikung

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Anto.  

-  Pemeriksaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI tak menyinggung dugaan suap yang melibatkan jenderal bintang dua itu dalam kasus proyek simulator surat izin mengemudi. "Saya hanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen dan kawan-kawan," kata Djoko usai pemeriksaan sekitar enam jam, kemarin.

Hal itu dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli. Kesaksian Djoko, kata Boy, amat penting untuk menyempurnakan alat bukti. Pemeriksaan ini yang pertama bagi Djoko dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan nantinya boleh diakses penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tentu boleh untuk kelancaran proses hukum," ujarnya.

Menurut Boy, Djoko diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara empat tersangka kasus simulator SIM versi Polri, yaitu Brigadir Jenderal Didik Purnomo, pejabat pembuat komitmen; Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, ketua panitia pengadaan; bendahara Korps Lalu Lintas lantas Komisaris Legimo, dan pengusaha pemenang tender Budi Santoso.

Sebelumnya, Djoko sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Didik, Budi, dan koleganya Sukotjo S. Bambang, dalam kasus serupa sejak sebulan lalu. Saat kasus ini terungkap, Djoko menjabat Kepala Korlantas dan bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Namun, Djoko menyatakan belum mendapat panggilan dari KPK. "Sementara ini belum," kata dia.

KPK menjerat Djoko dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri sendiri sehingga diduga merugikan negara. KPK belum menjerat Djoko dengan pasal suap. Namun, menurut pengakuan pengacara Sukotjo, Erick Samuel Paat, kliennya pernah membawakan uang Rp 4 miliar untuk Djoko pada 13 Januari tahun lalu melalui Tiwi, sekretaris pribadi Djoko.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengakui lembaganya tak mempersoalkan pemeriksaan Djoko oleh Mabes Polri. Dia pun tidak merasa Mabes "menyerobot" kesempatan pemeriksaan Djoko oleh KPK. "Perencanaan itu sesuai dengan tim penyidiknya masing-masing. Kami tidak berpikir (ditelikung Kepolisian). Ini sama-sama untuk penegakan hukum," ujarnya.

Adapun masa penahanan empat orang tersangka kasus korupsi simulator SIM versi Polri sudah diperpanjang. Masa tahanan Didik, Teddy, Legimo, dan Budi, selama 20 hari sudah habis pada 23 Agustus. Sesuai prosedur, permohonan perpanjangan masa tahanan diajukan jaksa penuntut umum. "Diperpanjang 40 hari, mulai 23 Agustus sampai 1 Oktober," kata Boy.

03.58 | 0 komentar | Read More

Jawaban Presiden SBY Soal Antasari

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tomy.  

-  Gara-gara testimoni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang ditayangkan Metro TV, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai mengklarifikasi melalui konferensi pers pada Rabu (15/8) malam.

Dalam konferensi pers itu, Presiden Yudhoyono membenarkan pertemuan sejumlah pemimpin lembaga negara pada 9 Oktober 2008. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono menepis anggapan pertemuan itu membahas pemberian bailout Rp6,7 triliun ke Bank Century, melainkan membahas langkah antisipasi Indonesia menghadapi krisis.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, rapat itu diawali dengan pengantar dirinya, yang dilanjutkan dengan pandangan dari para pimpinan lembaga negara yang disambut dengan respons Presiden.

Dalam konferensi pers itu, Presiden juga menunjukkan transkrip utuh isi rapat itu yang sudah dibukukan atau yang diistilahkan dengan monograf dengan judul Bersatu Menghadapi Krisis.

Berikut isi lengkap pengantar Presiden seperti tertuang di transkrip dalam monograf itu.  
Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Para Penegak Hukum Menghadapi Krisis Ekonomi Global Tahun 2008


Jakarta, 9 Oktober 2008

Presiden Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara pimpinan BPK, pimpinan KPK, pimpinan BPKP, para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, 
yang saya hormati.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya.

Kita sama-sama mengikuti dinamika dan perkembangan perekonomian kita sebagai bagian dari perekonomian dunia. Kita sering mendengar bahwa in crucial things, unity. Dalam menghadapi masa sulit diperlukan kebersamaan dan persatuan. Salah satu kegagalan dan buruknya keadaan negara kita 10 tahun yang lalu, 1998, karena absennya not only leadership dalam berbagai hal, tapi juga sinergi, kebersamaan di antara kita semua waktu itu.

Oleh karena itu, sambil kita sama-sama membangun semangat untuk melihat ke depan, melihat ke belakang untuk memetik pelajarannya supaya tidak terjadi lagi, saya sungguh ingin mengajak semua para penyelenggara negara untuk kita betul-betul sama-sama melangkah ke depan.

Pak Anwar Nasution (Ketua BPK) masih ingat waktu UUD kita belum diamendemen, dulu ada penjelasan. Penjelasan itu, saya kira Pak Antasari juga masih ingat ya, garis besarnya itu maju mundurnya kehidupan negara itu sangat tergantung pada semangat daripada penyelenggara negara. Bunyinya begitu, semangat daripada penyelenggara negara. lni masih berlaku sebetulnya, kita melangkah bersama.

Oleh karena itu, saya senang Bapak berkenan hadir semuanya hari ini. Dalam kapasitas saya sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara, saya ingin menjelaskan secara singkat what’s going on di negara kita ini sebagai, sekali lagi, aliran dinamika global, dan langkah-langkah ke depan seperti apa yang mesti kita tempuh, konstruksi penyelesaian masalah seperti apa, karena dalam situasi seperti ini, bisa jadi nanti ada isu-isu yang berkaitan dengan sistem, tatanan, dalam utamanya segi-segi pengambilan keputusan dan tindakan yang mesti dilakukan dengan cepat.

Ketika saya menerima Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu, lengkap dengan hakim MK, saya juga sampaikan, bisa jadi nanti ada yang me­- review, men-challenge, karena undang-undang tidak mengatur ada tindakan yang kita ambil untuk menyelamatkan negara, dipermasalahkan.

Nah, dalam keadaan seperti itu, tanpa saya mengintervensi kewenangan dari MK, patut kita berkomunikasi, misalnya MK menanyakan apa latar belakangnya dan pikiran-pikiran ketika sebuah keputusan diambil.

Dalam konteks itulah, saya ke hadapan para pimpinan lembaga negara yang hadir, terutama yang tidak di bawah koordinasi saya, Pak Anwar Nasution, Pak Antasari, kita bisa menyatukan penglihatan dan persepsi. Dengan demikian upaya kita untuk memetik pelajaran masa lalu dan sekarang, kita harus lebih melihat ke depan, itu betul-betul bisa terwujud dengan baik.

Bu Ani (Sri Mulyani) terpaksa kita panggil kembali. Beliau yang minta dipanggil. Mestinya masih ada urusan di Amerika, tapi dalam keadaan begini, tidak tega kalau beliau meninggalkan saya. Jadi sampai di Dubai langsung balik kanan. Bagus itu. Itu namanya crisis action leader, dan kita insya Allah semua ada di situ.

Saya minta kesabaran. Saya akan ceritakan 10-15 menit hal-hal yang pokok dari pertemuan kami kemarin tanggal 6. Jadi saya undang, di samping jajaran kabinet utuh, BUMN yang berskala besar, LPND, lantas KADIN, private sectors yang besar-besar, ekonom, pengamat, dan juga pimpinan media massa. Jadi konsep kita itu Indonesia incorporated.



Dari itu semua, hanya dua yang ingin saya sampaikan, Bapak/lbu.

Yang pertama, mungkin sudah mendengar, saya itu punya keyakinan penuh bahwa todays situation is much different dengan the situation in 1998. Tidak sama. Tidak berarti kita lalai, tidak waspada, underestimate tetapi sesungguhnya jauh berbeda.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita panik, kemudian kita tidak bisa berpikir jernih, overreact, dan akhirnya salah. lni yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, waktu itu direktif saya, saya beri judul Untuk Memelihara Momentum Pertumbuhan Sekarang ini, Sambil Menyelamatkan Perekonomian Kita dari Krisis Keuangan Global. Coba masuk ke slide nomor 6.

lni Pak Anwar pasti lebih menguasai sebagai ekonom senior, saya ekonom yunior, langsung praktik lagi.

Baik, yang pertama, dulu 1997-1998, mengapa kita begitu dalam kejatuhan kita, ada masalah fundamental kita, ada market panic, ada vulnerabilities, legal framework, aturan yang tumpang tindih dan sebagainya. Tiga-tiganya itu ada. Mengapa krisis di Indonesia sungguh severe waktu itu, ada misgovernance.

Karena itulah, bapak-bapak harus bekerja siang dan malam untuk itu. Ada corruption yang meluas, mendalam. Oleh karena itulah Pak Antasari bekerja siang malam sekarang. Ada krisis politik sebetulnya saat-saat akhir Pak Harto, terus akhirnya terjadi peristiwa Mei itu, dan seterusnya.

Lantas jangan diabaikan ada insecurity of the ethnic Chinese, capital out flow, mereka hijrah luar biasa dulu, karena peristiwa Mei. Minyak pun jatuh harganya di bawah US$20 per barrel. Kemudian terjadi El Nino, kekeringan panjang, susah. Nah, ditambah lagi the breakdown in public order dan terjadinya communal conflicts di Sampit, di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan sebagainya. Ini potret dulu, pantas kalau krisis kita sungguh buruk.

Secara ekonomi, mengapa juga buruk? Demand drop luar biasa, private investment mengalami penurunan yang drastis, public investment expenditure mengalami pengurangan yang signifikan. Output, bayangkan, dari 7% sebelumnya, minus 12-13%, income per kapita dari US$1.100  drop US$400 saja. Belum real income pada tingkat grassroots.

Nah, budget defisit kalau sekarang meskipun tan­tangannya sangat berat untuk APBN kita, tapi kita belum bicara di atas 2%. Dulu 8, 5%, itu pun bukan untuk ekspansi fiskal sebagaimana remedy, resep yang dianjurkan Keynes menghadapi krisis. Itu habis untuk food, untuk other subsidies for the poor, yang kira-kira berkaitan dengan social safety net yang memang itu juga needed.

Nah, ini disampaikan di tahun 1999 waktu itu, bukan sekarang. Dia, para pakar itu mengatakan, Indonesia itu bagaimana, kira-kira cepat enggak recover-nya itu. Jawabannya ya tergantung, apakah cepat anda memulihkan private demand, apakah cepat anda memulihkan kepercayaan. Bagaimana anda menyelesaikan masalah broken banking system, dan kemudian bagaimana anda mengatasi utang, debt resolution yang ratusan triliun jumlahnya waktu itu.

Saudara-saudara, mengapa lima butir ini saya angkat, untuk saya mengajak Saudara-saudara sebagai penyelenggara negara yang lain untuk ikut menenangkan keadaan, dan tidak perlu kita lebih panik dibandingkan orang lain yang mestinya lebih tidak memahami hal-hal yang fundamental seperti ini. Nah, dari situ, saya langsung saja masuk kepada apa yang saya harapkan bagi kita semua yang kemarin hadir, untuk diketahui oleh Bapak/lbu sekalian, sehingga nanti ketika ada isu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu, dapat memahami konteksnya, memahami latar belakangnya.

Masuk saja langsung slide nomor 26. Ini capaian-capaian ekonomi selama empat tahun, meskipun masih banyak PR (pekerjaan rumah), tapi ada achievement yang tidak boleh kita sia-siakan momentumnya, tapi saya bypass saja.

Baik, jadi yang pertama, Pak Anwar dan teman-teman yang lain, ini yang paling mendasar. Kita harus tetap optimis, bersatu dan bersinergi untuk memelihara momentum pertumbuhan, mengelola dan mengatasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat. Situasi sekarang jauh berbeda dengan situasi 1998 dan seterusnya­ dan seterusnya. Dan lihat, mari kita jaga kepercayaan masyarakat.

Ini Amerika yang mbahnya capitalism, embahnya ekonomi pasar, embahnya orang yang bisa mengelola finansial dan seterusnya, mengapa lebih buruk, karena ternyata confidence mereka juga drop. Trust di antara lembaga-lembaga keuangan mereka juga rendah sekarang ini. Jadi bukan hanya Indonesia yang sering panik, sering tidak percaya diri. Negara maju pun yang selama ini mengajari kita, guru kita, juga mengalami masalah yang luar biasa. Itu direktif saya yang pertama kemarin.

Yang kedua, ini memang PR yang saya berikan, tugas yang saya berikan, bahwa meskipun keadaan sulit, tapi bagaimana pun kita harus berusaha sangat keras, berusaha maksimal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6%. Ini achievable. Manakala skenarionya lebih buruk dari pada yang kita pikirkan, yang terjadi sekarang ini ya explainable mengapa tidak sampai 6%. Tetapi sekuat tenaga harus kita jaga. Kita tahu komponen growth itu dari segi demand, demand side, consumption, government expenditure, investment, dan net export dan import. Yang saya minta kemarin kepada seluruh pihak termasuk private sectors untuk menjaganya bersama-sama.

Nah, yang poin ketiga, mari kita manfaatkan perekonomian domestik. Ini banyak orang yang tidak tahu bahwa exposure capital market kita ini sebagai sumber pembiayaan, tidak sama dengan negara-negara maju yang sangat mempengaruhi. Kita tidak sebesar mereka. Lantas komponen ekspor kita terhadap growth itu juga tidak sama dengan negara-negara yang ekonominya export oriented economy.

Jadi sebetulnya kita punya capital, punya resources, punya bujet, punya sumber-sumber ekonomi lokal yang tidak harus ikut­ ikut terjatuh dalam suasana seperti ini, dari Wall Street ini. Kita masih ingat sabuk pengaman perekonomian kita 1998 dulu kan UKM, Koperasi, sektor informal, malah itu yang tenang dulu. Yang berjatuhan yang ekonomi formal, perusahaan-perusahaan, konglomerat, dan sebagainya. Jadi saya punya keyakinan ini pun sebetulnya harus kita daya gunakan dengan baik.

Nomor tiga, nah, ini bujet. Bujet ini memang kita memilih solusi fiskal bukan berarti solusi moneter tidak penting, tetapi dua-duanya mixed, dan yang lebih cepat, yang lebih direct itu biasanya solusi fiskal untuk pertumbuhan dan untuk social safety net. Exercise yang dilaksanakan Departemen Keuangan, Bapak-bapak, insya Allah tidak akan terganggu. Alokasi biaya untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya agar growth dan employment creation itu kita jaga. Dan juga insya Allah tidak akan berkurang alokasi untuk penanggulangan kemiskinan atau social safety net, karena kita harus berempati pada mereka. Program-program tiga cluster yang lainnya akan kita jaga dalam komponen pengeluaran pemerintah dalam budget kita.

Nah, yang mesti kita perhatikan masalah defisit. Defisit ini, Bu Ani sedang melaksanakan exercise, kalau harga minyak sekarang asumsi 95 dolar, berapa. Tapi saya sudah minta tolong di-exercise kalau harga minyak 80 dolar. Sekarang, hari ini, minggu ini, ICP sudah 80 dolar. Jadi kalau 2009 bertahan harga seperti ini, berarti mestinya asumsi harga minyak dalam APBN 2009 ya 80 dolar. Mestinya begitu.

Nah, defisit ini, kalau itu terjadi, tidak akan lebih dari 2%, meskipun saya harap juga jangan terlalu kecil supaya ada ekspansi. Asalkan begini, dapat dibiayai, ditutup. Saudara tahu, tidak terlalu mudah sekarang mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dalam situasi keuangan global seperti ini, tetapi however, my mission kepada Bu Ani dan semua teman-teman menteri, bahwa sasaran kembar dual atau twin objective growth with equity ini harus tetap kita pertahankan. Itu yang nomor tiga.

Namun demikian, ini juga BPKP mesti melihat juga nanti tetap dilakukan BPK, saya mohonkan Pak Anwar juga melihat, saya menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk daerah, agar efisiensi dilakukan. Pembatasan terhadap pembelanjaan yang konsumtif yang dapat ditunda, ya tidak realistis kalau masih tetap dipertahankan dalam keadaan seperti ini. APBD ini kita harus keras Bu Ani, keras dalam arti mendisiplinkan.

Jangan sampai yang kurang tidur Jakarta, nanti daerah-daerah business as usual, masih studi banding ke Hong Kong, gubernurnya masih liburan di Macau misalnya, wah ini kiamat negara kita. Mata saya sudah bengkak, Pak Antasari, ini akibat kurang tidur, mereka masih jalan-jalan begitu kan celaka nanti.

Oke, yang keempat, dunia usaha. Ini yang penting. Ini ya biasa, saya ini karena sering ketemu teman-teman businessman. Ada yang sangat kooperatif, ada yang sangat sharing dengan kita perasaannya, tapi ada juga 1-2 yang dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa dilakukan. Penyakit ini masih ada, terus terang ya, terus terang masih ada. Oleh karena itu, saya memberikan moral appeal, ayolah, masa kita ulangi lagi rakyat kita harus menderita lagi gara-gara kita yang tidak entos begitu.

Jadi sektor riil ini maksud saya tetap bergerak. Bapak, jangan sampai ada PHK-PHK yang tidak perlu, bisa saja ekspansi berkurang. Ya memang mesti ada yang mengoreksi lagi dia. Kalau sektor riil tetap kita jaga to a certain degree maka pajak dan penerimaan negara tetap terjaga, dan unemployment harapan kita tidak meledak.

Nah, untuk ini tentu ada kewajiban BI dengan jajaran perbankan, bagaimana urusan kredit, urusan likuiditas ini tetap dipelihara. Kewajiban pemerintah dan kita sudah, sedang, akan mengolah suatu policy, regulation, climate, dan incentive agar sektor riil ini tetap bergerak. Dan kewajiban swasta, nah ini saya juga melihat ini baru tiga hari ada teman-teman bisnis yang paniknya luar biasa. SMS berapa kali masuk ke tempat saya ini. Wah, ini kok enggak bagus ini, meskipun yang lain kalem, tenang. Harus lebih resilient dan harus tetap mempertahankan kinerjanya, tetap mencari peluang dan share the hardship.

Ya tidak realistik dalam keadaan seperti ini nggak terganggu sama sekali dia punya pundi-pundi. Mesti ada gangguan, wong ini sangat bisa dijelaskan kok, dan makin tua kita, Pak Sofyan Djalil, saya itu makin tajam, 1-2 teman dunia usaha yang cara berpikirnya tidak sama, ada juga itu, oleh karena itu ya harus kita hentikan. Nggak boleh itu. ltu masalah sektor riil.

Yang kelima. Nah, ini untuk diketahui bahwa dunia uneven sekarang ini. Asia is in a better shape, in a better position dibandingkan Amerika dan Eropa, karena jaringan finansial mereka interconnected, sehingga berat. Tadi saya baru telepon Perdana Menteri Australia Rudd, meskipun urusannya lebih banyak bilateral, tapi kita juga membahas ini. Saya katakan begini Pak, ini sedikit keluar, ini kan Australia itu kan sekutunya Amerika. Saya bilang dalam keadaan seperti ini Amerika dan negara-negara maju harus lebih bertanggung jawab, lebih berbuat, do more, karena dia punya kapasitas. Kalau tidak, bagaimana kami yang negara berkembang ini yang tidak punya kemampuan seperti mereka. Jadi karena ini semua dipengaruhi oleh mereka, ya malah si Kevin Rudd, “Wah, setuju sekali, kalau perlu dipanggil saja itu..”, siapa Din, tadi Din?, diundang Duta Besar Amerika di sini, sampaikan itu.

Memang betul, ini kan kita kena getahnya. Betul ini, kena getahnya. Nah, oleh karena itu Asia somewhat menurut saya safer. Lebih aman. Itulah kemarin, menteri-menteri kami, Bapak, seperti Menteri Perdagangan, yang lain-lain, saya minta untuk cerdas memelihara komunikasi ini dengan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tempat-tempat lain supaya kita bisa terus memelihara hubungan itu.

Saya juga titip pada orang-orang tertentu yang sedang ada di luar negeri, informal track. Coba, apa yang bisa dikerjasamakan untuk misalkan dari Timur Tengah, Petro Dolar mereka tentu tidak menabrak undang-undang.

Dan ini Bu Ani dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian tolong produk kita harus lebih kompetitif, ekspor kita. Jangan sudah begini ada hambatan-hambatan birokrasi kita, hambatan-hambatan yang lainnya bersaing pun kalah, bagaimana mau bersaing sama dumping dari China, yang lain-lain nanti akan ke mana-mana. Ini kita dorong.

Yang keenam, Bapak, ya ini sudah sejak zaman Pak Harto ini kampanye produk dalam negeri. Kalau enggak salah Pak Ginanjar itu pernah menjadi Menteri urusan begini dulu, pernah kan? Ya seperti ini, yang tidak terlalu sukses itu dulu.

Nah, sekarang poinnya begini Pak, kalau ini kita gebrak betul produk dalam negeri, akan bagus neraca pembayaran kita, karena sekarang tertekan. Yang berat ini sekarang masalah balance of payment kita. Jadi kalau ini kita perbaiki, insya Allah bagus sehingga tidak mengganggu.

Pasar domestik kita ini makin kuat Pak, makin tumbuh. Jadi Bapak, dengan abdi negara kita naikkan gajinya, dengan bantuan subsidi petani, nelayan, itu dia punya uang untuk membeli. Ini penyakit Pak, ini nomor tiga ini misi penegak hukum. Banyak masih ada saya rasakan departemen-departemen/kementerian yang lebih suka membeli dari luar negeri karena fee, karena komisi, karena yang aneh-aneh gitu, padahal bisa dibikin di dalam negeri. Oleh karena itu incentive and disincentive system harus kita kenakan. Dan saya sudah minta ada perpres saya yang mengatur, melarang lah ibaratnya, membeli barang-barang yang kita sendiri bisa di sini bagus, sehingga hidup kita punya pasar.

Ini bidang garapnya BPKP, tentu BPK yang lebih luas, lebih atas, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ini masalah procurement. Ini yang saya belum puas sebetulnya selama 4 tahun ini. Masih ada budaya fee yang tidak masuk akal. Saya mengerti dalam negosiasi ada fee lah gitu, tetapi ketika fee itu tidak dalam konsep fee kan itu masuk penyimpangan itu. Terus cegah dumping barang luar negeri yang tidak tembus ke pasar AS belok ke pasar emerging market, ini sudah kita ketahui.

Yang ketujuh, ini adalah sinergi atau kemitraan. Pemerintah, BI dengan jajaran perbankan, swasta, dunia usaha. Saya worry kalau ada mistrust, ada prejudice di antara pemerintah, BI, dunia usaha, timbal balik. Harus ada trust dan bebaskan dari prejudice. Saya mengatakan kemarin dalam pertemuan, semua itu penting, swasta penting, pemerintah penting, Bank Indonesia penting, perbankan penting.

Kalau ada masalah, harapan saya di antara tripartit ini, troika ini, pemerintah, dunia usaha, dengan masyarakat, ataupun BI di situ ya pecahkan dengan baik lah. Ini Bapak lihat pada tahun 1998 tidak ada saling kepercayaan, tidak ada kebersamaan, strateginya SDM, Selamatkan Diri Masing-masing, sikap mental 'perusahaan boleh bangkrut, tetapi saya enggak boleh bangkrut', kan ada dulu perusahaannya bangkrut dia hidup tenang di Hongkong, di Shenzhen, di Guang Zou, dan sebagainya.

Dulu ada BPPN macam-macam sambil mengurusi terlalu banyak rezekinya. Itu enggak boleh. Jangan terjadi lagi lah, ini sudah lewat, sudah enggak boleh terjadi ke depan.

Yang kedelapan, ini urusan kebanyakan di tempat kami ini Pak, ini ego sektoral dan, ya ego sektoral lah. Masing-masing hanya melihat kepentingannya. Kalau ini yang terjadi ya merusak kepercayaan itu.

Terus yang kesembilan, ini tahun politik Pak, tahun pemilu. Tetapi saya berharap kita ini harus nonpartisan ya. Kalau sudah begini jangan untuk kepentingan partailah, jangan untuk kepentingan 2009, tapi untuk kepentingan selamatnya negara kita.

Yang kesepuluh, ini masalah komunikasi dengan publik. Statement yang terukur, yang diperlukan, dan sebagainya.

Dari 10 direktif ini, yang saya ingin sampaikan nanti dalam kesempatan ini, bisa jadi karena ada tindakan yang harus diambil secara cepat, dan undang-undangnya mungkin belum tersedia, mekanismenya kan kalau itu mesti peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Tapi harus ada alasan apakah sungguh termasuk kegentingan yang memaksa.

Nah, kalau di tingkat bawah misalkan BUMN ada RUPS, untuk mengambil keputusan tertentu, tapi kalau harus 30 hari menunggunya misalnya, itu bisa panjang. Mungkin ada solusi instead of 30 hari, berapa hari, itu juga mungkin harus dilaksanakan untuk menyelamatkan. Nah, perkara-perkara inilah yang saya minta ada komunikasi, ada konsultasi di antara kita, dengan demikian tidak ada sesuatu yang tidak perlu terjadi.

Saya kira Pak Anwar, Pak Antasari, semua sepakat, saya pernah marah begini Pak, di Aceh terkena tsunami, kan banyak barang berhenti di Pelabuhan Belawan. Those items were needed untuk segera di-deliver, dibagi-bagi.

Tetapi dengan alasan karena 'aturannya belum ada' berhenti di situ. Kalau saya itu bukan orang yang 'wah, ini orang disiplin, yang bagus, yang karena enggak ada peraturannya ya enggak dikeluarkan'. Kalau menurut saya malah yang begini ini kalau perlu dihukum itu.

Saya malah salut ada bupati, gubernur, enggak ada peraturannya, tapi wong ini orang mau mati, butuh alat kesehatan, butuh ini, keluarkan dulu. Nanti saya laporkan ke menteri atau ke Presiden, atau saya beritahu nanti penegak hukum kasusnya begini. Asalkan tidak masuk kantong sendiri.

Itu yang saya maksudkan bahwa in time of crisis, there must be an action, decision that must be taken quickly, yang barang kali mungkin belum ada aturannya. Nah, saya dalam hal ini menganjurkan nanti kepada jajaran kami untuk communicate-lah dengan Bapak sekalian, sehingga tidak masuk angin dan kemudian ke sana-ke mari.

Itu menurut saya yang bisa terjadi. Bisa juga tidak Bapak/Ibu. Tapi kalau ada satu, dua, saya sudah minta jajaran pemerintah, beritahu ya, penegak hukum, ini ada masalah ini dan supaya nanti tidak ditangkap wartawan terus ke sana-ke mari. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi wartawan kan kreatif itu, wah, padahal bukan itu, hanya untuk selesai ini, ada yang responsive sana, terus menggelinding ke sana-ke mari begitu. Ya memang harus kita hadapi dulu yang penting diantara kita mengerti ada niat-niat yang baik.

Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendengar langsung sekarang dari Pak Anwar Nasution, dan kemudian Pak Antasari dulu, kemudian baru nanti Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, bagaimana kita melihat permasalahan ini dengan memahami apa yang tadi saya sampaikan.

10.42 | 0 komentar | Read More

Partai Demokrat Luncurkan Baju Kejujuran

BALI, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Siti.N.  

-  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali meluncurkan baju kejujuran sebagai simbol antikorupsi, Rabu 15 Agustus 2012. Peluncuran dilakukan di Warung Tresni, Denpasar.

Dengan peluncuran ini, Demokrat berharap aparatur negara, politisi, dan legislator tidak lagi melakukan korupsi dan lebih melayani masyarakat.

"Hari ini, bila ada tujuh miliar manusia di planet bumi ini, maka baju kejujuran dengan saku menghadap ke bawah baru pertama kali terjadi di dunia," kata Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, saat peluncuran.

Baju ini memang dirancang dengan kantong terbalik, menghadap ke bawah. "Saku ke bawah merupakan simbol bagi aparatur negara, anggota legislatif, dan sebagainya agar lebih melihat ke bawah, melayani ke bawah, mendengar ke bawah, dan tidak menyangkut di kantong dan seterusnya," papar Mudarta.

Kain yang digunakan bermotif poleng khas Bali. Pada bagian ujung saku kiri hanya diberi peluang untuk menaruh pena, sebagai simbol pelayanan kepada masyarakat. Warna merah putih melambangkan simbol negara yang menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa.

Sebagai simbol, baju kejujuran tersebut diserahkan oleh Ketua Bidang Riset DPP Partai Demokrat, I Putu Suasta, kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, Nengah Tamba dan istrinya.

"Kepada DPP Partai Demokrat kami serahkan baju kejujuran agar bisa mengawasi anggaran atau APBN agar tidak bocor, kepada Ketua Fraksi DPRD Bali untuk mengawasi APBD agar tidak bocor," ucapnya.

Mudarta menjelaskan, baju yang sama juga akan dikirim ke Jakarta melalui I Putu Suasta, dan selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan jika baju yang sama akan diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Bali.

"Ini semua tergantung reaksi dari pesan yang disampaikan. Bila berkenan, akan diberikan juga kepada tokoh negara lainnya," tutup Mudarta.

19.58 | 0 komentar | Read More

Soal Testimoni, Geger Politik Bisa Terjadi di Negeri Ini

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tommy. H.  

-  Mantan anggota Panitia Khusus Bank Century Ahmad Yani mengatakan, pengakuan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar berpotensi mengakibatkan geger politik luar biasa.

"Ini akan menjadi skandal poltik besar. Sama dengan di Amerika beberapa waktu lalu, Watergate," kata Ahmad Yani di Gedung DPR, Jumat 10 Agustus 2012.

Apalagi, kata Yani jika pengakuan Antasari ini terbukti. Apa yang menjadi rumor terkait perampakan uang negara menjelang pemilu 2009 menjadi kenyataan. Untuk membuktikan ini, Yani berharap penyelidikan kasus bank Century ini segera diselesaikan terutama oleh KPK.

"Ini harus dituntaskan kasus Century ini untuk mengklarifikasi semua," kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP itu. "Kita ini KPK harusnya menjadi leading sector kenapa kasus ini lama sekali. Abraham Samad dulu janjinya dalam minggu-minggu ini sudah bulan-bulan."

Yani mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh Antasari adalah benar, maka pihak-pihak yang bersangkutan seharusnya mengundurkan diri.

"Kalau fakta itu sebenarnya, fakta ini kita teliti dengan seksama apakah ini bisa membongkar kebusukan selama ini .Kita bongkar sama–sama. Karena ini menyangkut keguncangan politik dan kegaduhan politik, Antasari adalah ketua KPK yang berusaha ingin mengungkap kasus ini lebih awal," lanjutnya.

Dalam sebuah wawancara, Antasari mengaku diundang ke Istana Negara. Saat itu Antasari masih menjabat sebagai Ketua KPK. Menurut Antasari, rapat itu membahas mengenai skenario pencairan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century.

Dalam rapat yang dipimpin Presiden SBY dihadiri pula oleh Boediono, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, dan Denny Indrayana yang saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

01.04 | 0 komentar | Read More